BAB II
PEMBAHASAN
A. Kemiskinan
Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok
masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis
kemiskinan merupakan dua masalah besar dibanyak negara berkembang, tidak
terkecuali Indonesia.
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan
kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar,
ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan
masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan
komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif,
dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman
utamanya meliputi:
Pertama,
gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan
sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti
ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
Kedua,
gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial,
ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal
ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan social biasanya dibedakan
dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalahmasalahpolitik dan moral, dan
tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
Ketiga,
gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna
"memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagianbagian politik
dan ekonomi di seluruh dunia.
Penyebab Kemiskinan
1. Penyebab
individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai
akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si
miskin. Namun lebih tepatnya terletak pada perbedaan kualitas sumber daya
manusia dan perbedaan akses modal.
2. Penyebab
keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
3. Penyebab
sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan
sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
4. Penyebab
agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk
perang, pemerintah, dan ekonomi. Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu
daerah sangat beragam (berbeda) ditambah dengan kemajuan ekonomi dan
pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.
5. Penyebab
struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari
struktur social dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dalam negeri seringkali
dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional antara lain dari segi
pendanaan. Dan yang paling penting adalah Ketidakmerataannya Distribusi
Pendapatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Ukuran Kemiskinan
- Kemiskinan
Absolut
Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan
dengan pendapatan dan kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada
kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar ( basic need ).
Kemiskinan dapat digolongkan
dua bagian yaitu :
a. Kemiskinan
untuk memenuhi bebutuhan dasar.
b.Kemiskinan untuk memenuhi
kebutuhan yang lebih tinggi.
- Kemiskinan
Relatif
Menurut Kincaid ( 1975 ) semakin besar ketimpang
antara tingkat hidup orang kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk
yang selalu miskin. Yakni dengan melihat hubungan antara populasi terhadap distribusi
pendapatan.
B. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi
Kemiskinan
Dalam sisitem kapitalistik yang berlaku di Indonesia,
penetapan pajak pendapatan/penghasilan merupakan solusi untuk mengurangi
terjadinya ketimpangan. Dengan mengurangi pendapatan penduduk yang
pendapatannya tinggi, sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang
pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pemberiannya. Pajak
yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan,
semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah digunakan untuk membiayai
roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Namun kenyataanya tidaklah
demikian. Pajak tidak hanya dibebankan pada orang kaya tetapi semua komponen
masyarakat tanpa pandang kaya atau miskin semua dikenai pajak. Inilah yang
menyebabkan permasalahan kemiskinan tak kunjung selesai. Seperti inilah sistem
atau cara pengenaan pajak kepada para wajib pajak yang terjadi dalam sistem
kapitalis di Indonesia
saat ini;
- Pajak
progresif atau progressive tax
Yaitu pajak yang dikenakan semakin berat kepada
mereka yang berpendapatan semakin tinggi. Contoh : pajak pendapatan, pajak
rumah tangga dan sebagainya
- Pajak
degresif atau degressive tax
Yaitu pajak yang dikenakan semakin berat kepada
mereka yang pendapatannya semakin kecil. Contoh : pajak penjualan, pajak
tontonan dan sebagainya.
- Pajak
proposional atau proposional tax
Yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan pembebanan
(persentase) yang sama terhadap semua tingkat pendapatan.
Secara lebih rinci langkah-langkah yang dilakukan
pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di tahun 2012 adalah sebagai
berikut :
- Pembangunan
Sektor Pertanian
Sektor pertanian memiliki peranan penting di dalam
pembangunan karena sector tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi
pendapatan masayrakat dipedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat
miskin. Terutama sekali teknologi disektor pertanian. Menyoroti potensi
pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi
sehingga menjadi leading sector (rural – led development) proses
ini akan mendukung pertumbuhan seimbang dengan syarat, kemampuan mencapai
tingkat pertumbuhan output pertanian yang tinggi serta dengan menciptakan pola
permintaan yang kondusif pada pertumbuhan
- Pembangunan
Sumber Daya manusia
Sumberdaya manusia merupakan investasi insani yang memerlukan
biaya yang cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyrakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga pendidikan,
kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah.
Bila dikaitkan pada sektor pertanian, akan lebih berkembang jika kebijakan
pemerintah bisa menitikberatkan pada transfer sumber daya dari pertanian ke
industri melalui mekanisme pasar.
- Peranan
Lembaga Swadaya Masyarakat
Mengingat LSM memiliki fleksibilitas yang baik
dilingkungan masyarakat sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan
rancangan dan program pengentasan kemiskinan. Penyuluhan lingkungan untuk
menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak
masyarakat. Misalnya, minuman keras, obat terlarang, dan pembajakan, lantaran
dalam Islam distribusi tidak hanya didasarkan optimalisasi dampak barang
tersebut terhadap kemampuan orang. Tapi, pengaruh barang tersebut terhadap prilaku
masyarakat yang mengkonsumsinya.
- Redistribusi
Pendapatan secara lebih baik
Negara akan ikut bertanggungjawab terhadap mekanisme
distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok,
atau golongan lebih-lebih kepentingan perorangan. Dengan demikian, sektor
publik yang digunakan untuk kemaslahatan umat jangan sampai jatuh ke tangan
orang yang mempunyai visi kepentingan kelompok, golongan dan kepentingan
pribadi.
- Pembangunan
Infrastruktur
Negara akan menyediakan fasilitas-fasilitas publik
yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan. Seperti sekolah,
rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan dan lain sebagainya.
Namun terdapat 5 (lima) permasalahan dalam pengentasan kemiskinan
yaitu :
- Lemahnya
instusi pengelola program pengentasan kemiskinan
- Kebijakan
penggunaan data basis keluarga miskin belum secara
operasional dipergunakan
sebagai intervensi program pengentasan kemiskinan
- Belum
ada mekanisme dan sistem pencatatan dan pelaporan program
pengentasan kemiskinan
- Dukungan
anggaran operasional pengentasan kemiskinan yang masih
Terbatas
Harus ada sinergisitas antara program pengentasan
kemiskinan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota. Selama ini program pengentasan kemiskinan oleh
pemerintah pusat tidak maksimal diterapkan oleh pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota, karena tidak disiapkannya infrastruktur pendukung
untuk program tersebut.
C. Alternatif Solusi Kemiskinan Di Indonesia
Program-program pemerintah yang akan dijalankan pada
tahun 2012 saat ini dinilai sudah baik secara konsep. Namun belum bisa dinilai
secara menyeluruh karena hanya sebagian kecil saja yang terealisasi. Sementara kemiskinan
juga masih dan semakin menjamur. Memang, tidak bias disinggung lagi bahwa
solusi kehidupan secara menyeluruh dan sempurna termasuk permasalahan
kemisikinan, hanyalah kembali pada aturan-aturan sang pembuat kehidupan yakni
Allah s.w.t. Islam memberikan solusi yang selalu tepat. Tidak hanya secara
konsep, tetapi juga dalam prakteknya sudah terbukti memberikan hasil yang
gemilang terutama dalam mensejahterahkan rakyatnya.
Inti penyebab kemiskinan di Indonesia dari
dulu hingga kini adalah penyebab struktural. Ketidakmerataannya distribusi
pendapatan yang dilakukan pemerintah secara struktural-lah yang menyebabkan
kemiskinan ini terjadi berangsur-angsur.
Program Islam untuk redistribusi kekayaan terdiri
dari tiga bagian.
Pertama,
sebagaimana dibahas sebelumnya, ajaran Islam mengarahkan untuk memberikan
pembelajaran atau pemberdayaan kepada para penganggur untuk bisa mendapatkan
pekerjaan yang bisa memberi penghidupan bagi mereka, serta untuk memberikan
upah yang adil bagi orang-orang yang sudah bekerja.
Kedua,
ajaran Islam menekankan pembayaran zakat untuk redistribusi pendapatan dari
orang kaya kepada orang miskin yang karena ketidakmampuan atau cacat (secara
fisik atau mental, atau faktor eksternal yang diluar kemampuan mereka, misalnya
pengangguran), tak mampu untuk memperoleh kehidupan standar yang terhormat
dengan tangan mereka sendiri.
Ketiga,
pembagian harta warisan dari orang yang telah meninggal kepada beberapa orang
sesuai aturan Islam sehingga menguatkankan dan mempercepat distribusi kekayaan
dalam masyarakat.
Konsep Islam tentang keadilan distribusi kekayaan,
juga konsep keadilan ekonomi tidak mengharuskan semua orang mendapat upah dalam
jumlah yang sama tanpa memperdulikan kontribusinya bagi masyarakat. Islam
mentoleransi adanya perbedaan dalam pendapatan karena setiap orang memiliki
karakter, kemampuan dan pelayanan kepada masyarakat yang sama. Namun perlu
dicatat bahwa jaminan terhadap standar hidup yang manusiawi bagi semua anggota
masyarakat melalui pengaturan zakat. Pada kenyataannya, apabila ajaran Islam
mengenai halal dan haram dalam memperoleh kekayaan diikuti, prinsip keadilan
bagi pekerja dan konsumen diterapkan, pengawasan terhadap redistribusi
pendapatan dan kekayaan serta hukum Islam tentang harta waris ditegakkan, maka
tidak akan terdapat ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan dalam
masyarakat Muslim. Di sini letak perbedaan sistem ekonomi syariah dan
konvensional. Sistem ekonomi syariah tidak bertujuan mengumpulkan harta
sebanyakbanyaknya. Tapi, bagaimana kehidupan lebih baik bisa dicapai bersama
tanpa memandang suku ataupun RAS. Ekonomi syariah mempunyai prinsip sinergi (ta'awun).
Prinsip ini memungkinkan orang yang lebih dulu sukses itu membantu sesamanya.
Kerja sama ini memungkinkan umat Islam maju. Selain itu, ekonomi syariah
memiliki sistem bagi hasil. Sistem ini memungkinkan kerugian dan keuntungan
ditanggung pemodal dan peminjam. Besarnya tanggungan diatur dalam akad yang
sudah disetujui bersama. Sistem bagi hasil misalnya bank sebagai pemodal tidak
hanya menagih pinjaman modal. Pihak bank juga harus membantu peminjam dalam memajukan
usahanya. Sebaliknya pihak peminjam juga harus bekerja keras memajukan usahanya
supaya bisa cepat mengembalikan pinjaman. Oleh karena itu ekonomi syariah
dinilai cocok untuk program pengentasan kemiskinan. Hal ini karena masyarakat
miskin tidak dipandang sebagai pihak yang malas. Namun, pihak yang tidak
mendapat akses untuk kehidupan yang lebih baik.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kemiskinan berawal dari faktor ketimpangan dan
ketidakadilan social yang menjadi sebab utama keluarnya bangsa indonesia dari
falsafah pancasila. Esensi dari falsafah pancasila telah disalahgunakan. Kita
bisa lihat seperti kepercayaan kepada Tuhan YME, yang diharuskan oleh agama
telah berubah menjadi sumber konflik di tengah tengah kehidupan masyarakat.
Lalu nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, sudah jauh dilanggar
oleh bangsa ini, yang mengakibatkan keadilan sosial menjadi jauh dari
kenyataan. Fenomena tersebut dapat dilihat dari aktifitas sehari-hari yang
terjadi di lingkungan kita antara lain, menjamurnya pasar-pasar modern (mall,
swalayan dll) yang membuat tergusurnya pasar tradisional sebagai tempat dan
sumber penghidupan masyarakat kecil. Pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi suatu
upaya yang mutlak harus
dilakukan. Kemampuan “tahan banting” terhadap krisis telah
terbukti. Mengingat
relatif sulitnya mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang
diharapkan dari
investasi usaha-usaha besar maka pemerintah daerah
diharapkan untuk lebih
memberdayakan ekonomi rakyat yang merupakan potensi yang
tersembunyi
termasuk di dalamnya UKM dan sektor informal untuk
mengatasi masalah
pengangguran dan kemiskinan. Sektor ekonomi rakyat telah
terbukti mampu
bertahan di saat krisis, oleh karena itu pemerintah jangan
menganggap remeh akan
keberadaan sektor ekonomi rakyat, tapi justru harus
diberdayakan sebagai salah
satu penyangga perekonomian nasional. Karena semua konsep
atau solusi yang ada dalam Islam bersumber dari Dzat Yang Maha Kuasa atas
segala-galanya. Hanya Allah-lah yang mampu memberikan solusi terbaik bagi kemaslahatan
makhluk-Nya, yakni manusia sebagai pemimpin yang mampu menegakkan prinsip
syari’ah secara kaffah.
B. Saran
Demikian sedikit uraian saya tentang kemiskinan dan solusi
yang diupayakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia,
serta alternatif caranya. Banyak kata yang mungkin salah atau kurang berkenan bagi
pembaca, untuk itu kritik dan saran saya trima dengan senang hati untuk kebaikan
makalah ini.